Rangkaian kekerasan massal terhadap kaum yang di cap Kiri di Indonesia pada pertengahan tahun 1960-an sepertinya masih belum mendapatkan ruang dalam sejarah dan politik Indonesia hingga saat ini. Publikasi terkait fakta tragedi kemanusiaan yang menimpa putra-putri bangsa ini terkesan masih tabu dibicarakan meskipun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada 23 Juli 2012 resmi menyatakan bahwa peristiwa berdarah 1965/1966 merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
Penulisan sejarah terkait kejadian ’65 dan penumpasan massal yang ditulis oleh rezim Orde Baru (Orba) secara lugas menyeret PKI sebagai dalang dan Soekarno berikut pengikutnya sebagai pihak-pihak yang juga turut bertanggung jawab atas pemberontakan G30S. Maka tak heran, secara turun-temurun, orang-orang mempelajari penulisan sejarah versi Orde Baru. Pasca kejatuhan Soeharto, para sejarawan dan penyintas menyuarakan fakta yang berbeda dan praktis memberikan sinar terang atas kontroversi tragedi ’65.
Hersri menulis kembali sejarah sekaligus menolak sejarah Penguasa. Bukan terutama sebagai seoarang sejarawan dalam arti akademis, melainkan sebagai seorang warga negara yang bersaksi atas pergolakan sosial, politik, budaya, dan ekonomi dalam kronik negerinya.